Proses Dugaan Pelanggaran Kampanye di Masa Tenang Cek Endra, Dihentikan Gakkumdu

ExistJambiNews, Tanjabtim –  Gakkumdu Tanjung Jabung Timur, Jambi, menghentikan penanganan laporan dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang calon Gubernur Jambi, Cek Endra. Alasan penghentian penanganan laporan adalah dinilai tak memenuhi unsur.

“Awalnya kami lakukan pemanggilan dulu kepada beberapa saksi. Lalu dari pemeriksaan saksi itu, kami lakukan pemanggilan kepada terlapor Cek Endra sebanyak tiga kali,” kata Ketua Bawaslu Tanjung Jabung Timur Samsedi saat dihubungi awak media, Sabtu (19/12/2020).

Samsedi menyebut pihaknya telah memanggil Cek Endra dalam rangka pemeriksaan sebagai terlapor. Namun Cek Endra tak hadir.

“Terlapor tidak hadir dan kemudian kami lanjutkan lagi dengan rapat bersama tim Gakkumdu dan hasilnya kami putuskan bahwa terlapor tidak memenuhi unsur,” tutur Samsedi.

“Ini dari hasil keputusan bersama yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, bukan keputusan Bawaslu saja dan laporan ini tak bisa dilanjutkan,” sambung dia.

Pelapor, yang merupakan anggota tim advokasi paslon Haris-Sani, Syaiful, menilai sikap Sentra Gakkumdu adalah keputusan tidak tepat. Pelapor mengaku hanya menerima dokumen PDF terkait keterangan laporannya dihentikan.

Syaiful merasa Sentra Gakkumdu tak menjabarkan detail alasan penghentian kasus dugaan kampanye di masa tenang Pilkada. Syaiful merasa bukti-bukti laporannya lengkap.

Syaiful menyampaikan laporan yang dia buat terkait kampanye di masa tenang. Namun, sambung dia, Bawaslu Tanjung Jabung Timur memproses laporan dengan pasal mengenai kampanye di luar jadwal.

“Dari sini saja sudah salah. Ada apa ini Bawaslu Tanjab Timur, belum lagi Cek Endra pada waktu itu sudah menjabat sebagai Bupati Sarolangun setelah habis masa cutinya sebagai kandidat Pilgub Jambi,” tutur Syaiful.

Atas kejadian itu, Syaiful bertekad melaporkan hal ini ke Bawaslu RI dan Sentra Gakkumdu pusat atas dugaan pelanggaran prosedur Bawaslu Tanjung Jabung Timur. “Kita segera laporan, kita layangkan laporan ini,” sebut dia.

Sementara itu, Syaiful mengklaim telah melaporkan Bawaslu Tanjabtim ke DKPP RI terkait penghentian laporan kasus kampanye di masa tenang Cagub Jambi Cek Endra. Laporan itu dikirim ke DKPP pada Jumat 18 Desember 2020. Laporan ke DKPP Nomor 01/I-P/L-DKPP/2020 mengenai tindakan Bawaslu Tanjab Timur.

“Ini tiba-tiba dihentikan. Undang-undang yang dipakai untuk dasar penghentian juga beda dengan undang-undang yang dipakai untuk melaporkan. Kita melaporkan CE kampanye di masa tenang, eh, Bawaslu-Gakkumdu menghentikan karena di luar unsur kampanye di luar jadwal,” jelasnya.

“Apa Bawaslu dan Gakkumdu Tanjabtim tidak bisa bedakan kampanye masa tenang dengan kampanye di luar jadwal,” tutupnya

Cek Endra dilaporkan oleh tim advokasi paslon Al Haris-Sani ke Bawaslu Jambi. Paslon nomor urut 01 itu dilaporkan lantaran diduga masih melakukan kampanye di masa minggu tenang pilkada.

“Ini kan sudah masuk tahapan minggu tenang, kami berharap ikutilah aturan yang ada. Apalagi dia merupakan kepala daerah aktif (Bupati Sarolangun), pada saat melakukan kegiatan yang masuk dalam kampanye,” kata anggota tim advokasi paslon Al Haris-Sani, Sarbaini, kepada wartawan setelah melaporkan ke Bawaslu Jambi, Senin (7/12/2020).

Pada pelaporan ini, ia menjelaskan telah melampirkan beberapa bukti kegiatan Cek Endra pada saat itu. Cek Endra diduga berkampanye saat berada di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Bukan hanya Cek Endra, tim advokasi Al Haris-Sani juga melaporkan ibu tiri Zumi Zola, Ratu Munawaroh, ke Bawaslu. Mereka menduga Ratu Munawaroh juga melakukan kegiatan dengan masyarakat di Kota Jambi.

Kegiatan ibu tiri Zola itu dilaporkan melakukan kegiatan pada Minggu (6/12). Diketahui, semua paslon di pilkada dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kampanye karena sudah masa tenang.

“Kegiatan Ratu itu tepat di Perumahan Permata Hijau yang dikemas melalui kegiatan olahraga. Ini minggu tenang, dia sengaja datang ke masyarakat, tentunya ini tidak boleh, walau itu dianggapnya bukan bentuk kampanye, namun sifatnya secara tidak langsung berkampanye,” ujar Sarbaini.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi menyatakan pihaknya telah menerima laporan terkait salah satu cagub, yakni Cek Endra dan Ratu Munawaroh. Namun pihaknya akan melakukan kajian-kajian lagi dalam dua hari menjelang pemilihan suara.

“Iya kita sudah menerima laporan yang mana melaporkan Cek Endra karena disebut melakukan kampanye. Kita tahu ini sudah memasuki masa tenang, di mana tidak boleh ada lagi kegiatan bersifat kampanye. Namun kita harus mengkaji lagi apakah kegiatan itu masuk dalam dugaan pelanggaran administrasi atau pidana,” ujar Asnawi saat dihubungi (Net)

Share This Story !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!