Nasroel Yasier : Pemerintah Harus Tegas Tegakkan Aturan Agar Jangan Dilecehkan Segelintir Pengusaha

ExistJambiNews, Muaro Jambi- Berkenaan dengan persoalan pembanguanan Verona Residence, yang berdekatan dengan Gapura memasuki wilayah perkantoran Kabupaten Muaro Jambi, mendapat tanggapan dari Ketua Komisi Advokasi Daerah, Nasroel Yasier.

Tanggapan dari Ketua KAD ini, menyikapi sikap menantang dan “melawan” kepada fihak pemerintah terhadap pembangunan perumahan yang masih dianggap belum memenuhi syarat pembangunan.

“ Bupati Muaro Jambi harus tegas terhadap fihak manajemen PT Niaga Guna Kencana (NGK), Pemkab harus tegas menegakkan aturan agar wibawa negara tidak dilecehkan segelintir pengusaha” tegas Nasroel Yasier

Sikap “melawan” dan bantahan dari fihak pengembang melalui Joni NGK yang menyatakan wilayah perumahannya itu tidak ada sungai ataupun parit, sesuai dengan survei lapangan yang telah dilakukan oleh pihak nya.

“Sudah kami survey sebelum membeli, hingga sudah balik nama saya beberapa tahun lalu, dan kami melihat lahan secara langsung maupun menggunakan Drone, Bahkan sudah kami buka melalui Satelite Google Eart, sesuai pengalama kami dalam membeli lahan agar tidak terjadi sengketa,” demikian pernyataan sang pengembang beberapa saat lalu.

Tak hanya itu, pihak perusahaan tersebut juga berani menantang adu data dengan terkait permasalahan ini, menurutnya tidak ada sungai ataupun parit di area tersebut.
Pembangunan Perumahan Verona Residance yang dilaksanakan PT NGK sejak awal memang telah menuai masalah.

Perusahaan milik Joni NGK itu langsung melakukan aktivitas pembersihan dan pematangan lahan tanpa mengantongi izin lingkungan dan Izin Operasional.

Kegiatan PT NGK ini akhirnya dihentikan Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi. Penghentian itu dilakukan melalui Surat Nomor 660/45/II.I/ DLH tertanggal 12 Februari 2019.

Surat itu ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Firmansyah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Firmansyah membenarkan pernah menegur PT NGK melalui surat. Surat itu dilayangkan karena pada saat itu perusahaan belum memiliki Izin Lingkungan dan Izin Operasional.

Menyikapi hal tersebut, Joni NGK selaku pihak pengembang membantah hal tersebut, menurutnya di wilayah perumahannya itu tidak ada sungai ataupun parit, hal ini sesuai dengan survei lapangan yang telah dilakukan oleh pihak nya.

“Sudah kami survey sebelum membeli, hingga sudah balik nama saya beberapa tahun lalu, dan kami melihat lahan secara langsung maupun menggunakan Drone, Bahkan sudah kami buka melalui Satelite Google Eart, sesuai pengalama kami dalam membeli lahan agar tidak terjadi sengketa,” sebutnya.

Tak hanya itu, pihak perusahaan tersebut juga berani menantang adu data dengan terkait permasalahan ini, menurutnya tidak ada sungai ataupun parit di area tersebut.

“Saya berani duduk satu meja untuk saling adu data dan fakta bahkan BKPM pusat sudah turun ke jambi langsung melihat dan sudah mengakui bahwa tidak ada sungai maupun baluran, termasuk BPN batanghari pun sudah mengakui, kami tidak mau dirugikan dengan hal ini” lebih lanjut. (Yazid)

Share This Story !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!