EXISTJAMBINEws.Com, Kota Jambi – Wali Kota Jambi, Maulana menegaskan tidak ada paksaan bagi siswa sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) untuk menonton film di bioskop. “Tidak ada paksaan, kalau ada paksaan silakan dilaporkan,” kata Maulana, Selasa (23/9/2025).
Ia menyebut jika ditemukan adanya praktik pemaksaan, maka pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan Kota Jambi.
Pernyataan ini merespons protes orangtua siswa yang berkeberatan dengan surat imbauan Disdik Kota Jambi bernomor 2820 agar siswa menonton film “Jam Pasir Ajaib”.
Surat imbauan itu menindaklanjuti permintaan PT Alamanda Mandiri Sejahtera yang diteken Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi pada 6 Agustus 2025. Alasannya, film tersebut dinilai mampu mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karakter karena mengandung kearifan lokal, budi pekerti, nasionalisme, dan gotong royong.
Namun, orangtua menilai imbauan tersebut membebani. “Bagi wali murid yang tidak mampu, imbauan nonton film di bioskop sangat membebani,” kata Boslan Tobing, salah satu orangtua siswa. Boslan mengatakan anaknya diminta menonton dengan harga tiket Rp 33.000.
Selain itu, ia juga harus menambah biaya untuk jajanan dan transportasi. “Karena imbauan berkali-kali disampaikan kami jadi khawatir. Jadi kami cari cara agar anak bisa menonton,” ujarnya.
Ia khawatir jika anaknya tidak menonton, maka bisa mengalami perundungan dari teman-temannya yang lebih dulu menonton.
Imbauan nonton film bisa jadi pintu masuk perundungan. Ini yang kita protes,” kata Boslan. Menurutnya, jika film dianggap penting untuk pendidikan karakter, seharusnya tidak dibebankan ke siswa. “Biaya nonton harusnya tidak dibebankan ke siswa, tapi ditanggung dana bantuan operasi sekolah (BOS),” tegas Boslan.
Keluhan serupa datang dari Pratama, orangtua siswa di Kelurahan Sungaiputri, Kecamatan Telanai. Ia menyebut jika berangkat bersama orangtua, biaya tiket Rp 33.000 per anak.
Namun jika menggunakan bus sekolah, orangtua harus membayar Rp 55.000. “Percayakan saja pada kami,” kata Pratama menirukan pernyataan pihak sekolah ketika orangtua memprotes.(Net)